Berita Terkini

PALEMBANG - KPU Kota Palembang Divisi Hukum dan Pengawasan mengikuti zoom meeting tentang pemberitahuan pemasangan JDIH KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.   Acara dibuka langsung oleh Bapak Hepriyadi, SH., MH selaku Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Divisi Hukum dan Pengawasan, kemudian dilanjutkan pemaparan oleh Ibu Nur Syarifah, SH., LLM selaku Kepala Biro Perundang-Undangan KPU Republik Indonesia.

PALEMBANG - KPU Kota Palembang mengikuti live streaming KPU RI dalam acara penyerahan hasil perolehan suara dan data pemilih terakhir pemilu tahun 2019.   Berdasarkan pasal 14 huruf k Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum menyediakan data hasil Pemilu secara nasional.   Sehubungan dengan hal tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 menyerahkan data hasil perolehan suara dan data pemilih terakhir Pemilu kepada seluruh peserta Pemilu Tahun 2019, Pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu.  

PALEMBANG – KPU Kota Palembang mengikuti Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan (MP) II Tahun 2021 melalui zoom meeting. Rapat tersebut diikuti oleh Ketua KPU Kota Palembang Syawaludin, S.H.I dan Sekretaris KPU Kota Palembang Hj. Ferlyna Threesia. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai laporan Komisi-Komisi tentang Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan Persetujuan Bersama.

PALEMBANG - KPU Kota Palembang melakukan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2021 Periode September bersama Bawaslu Kota Palembang.   Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Palembang Syawaludin beserta Anggota.   Rakor berlangsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

PALEMBANG - KPU Kota Palembang mengikuti webinar digitalisasi pemilu seri 1 (satu) dengan tema teknologi informasi dan komunikasi dalam menyongsong pemilu dan pemilihan di era new normal. Pembahasan webinar antara lain mengenal sejarah internet, dampak perubahan kehidupan dan pemilu 2024. Webinar ini dibuka langsung oleh Ilham Saputra, Ketua KPU Republik Indonesia dan hadir sebagai narasumber yakni Marsudi Wahyu, pakar ahli IT. 

PALEMBANG - Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kinerja yang mengacu pada standar operational prosedur berdasarkan dengan aturan dan ketentuan. KPU Kota Palembang melaksanakan Rapat Koordinasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam rapat tersebut membahas mengenai kepegawaian yang meliputi dokumen kartu kendali kepengawaian, lampiran rekap absensi, lampiran rekap SKP, lampiran rekap arsip kepegawaian, dibahas pula mengenai keuangan dan hibah yang meliputi kartu kendali keuangan dan hibah, lampiran LRA/LPPA APBN, lampiran BAP kas APBN, lampiran BKU APBN, lampiran NPHD (jika ada hibah), lampiran BAP kas hibah, lampiran BKU hibah, lampiran laporan pokja, lampiran laporan progress TL LHP BPK dan LHK APIP, lampiran laporan keuangan semester tahunan dan lampiran CALK dan ADK SAIBA semester tahunan. Serta dibahas pula mengenai pengadaan barang dan jasa, persediaan dan aset BMN, SAKIP, rekap perjalanan dinas, kartu kendali kelengkapan administrasi pengelolaan dana hibah, mekanisme pengelolaan dana hibah dan matriks progress tindak lanjut (LHK BPK atau LHP BPKP atau LHP inspektorat). (KPU/Wik)