#Temanpemilih Anggota KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Nurul Mubarok, Kepala Sub Bagian Hukum, Ibu Aryani Meiranda Sari dan Operator Sub Bagian Hukum mengadakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Divisi Hukum dan Pengawasan dengan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dengan mengundang Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum serta Operator Hukum KPU Kabupaten/kota se-Sumsel secara daring, Selasa (16/09/2025).
Melalui rapat ini, Bapak Nurul Mubarok berharap dapat semakin memperkuat komitmen Divisi Hukum dan Pengawasan dalam mendukung pengelolaan hukum dan pengawasan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.
Kegiatan sharing session dimaksud antara lain sebagai sarana berbagi ilmu dan bertukar gagasan terkait peningkatan Pengelolaan JDIH KPU serta langkah-langkah peningkatan kapasitas SDM dalam hal Pengelolaan SPIP.
"Meskipun tahapan pemilu telah usai, ritme kerja harus tetap dijaga. Inovasi dinilai krusial dalam mengembangkan pengelolaan JDIH dan SPIP yang tidak hanya berfungsi sebagai laporan administratif, tetapi juga menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja kelembagaan secara menyeluruh", tuturnya.
Lebih laniut beliau menekankan bahwa Pengelolaan JDIH tidak seharusnya terbatas pada pengunggahan Surat Keputusan (SK) dan Peraturan atau regulasi saja. Kegiatan-kegiatan di divisi hukum dan pengawasan, seperti audiensi atau sosialisasi, pengelolaan SPIP dan Maturitas SPIP dapat diolah menjadi berita foto atau video pendek Ini akan menjadikan JDIH lebih dinamis dan informatif, tidak hanya sebagai repositori dokumen.
#KPUMelayani @kpu_ri
